Terbaru

Editorial

Cari nama perusahaan...

Bupati Gresik Berjanji Usulkan Pencabutan PP Pengupahan

Senin, 12 September 2016


Gresik- Bupati Gresik Sambari Halim berjanji akan mengusulkan agar Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan Nomer 78 dicabut. Berbicara di depan anggota Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Kabupaten Gresik, Sambari Halim akan mendukung usulan dari KASBI.
 
Aksi KASBI tuntut pencabutan PP Pengupahan 
di depan Kantor Bupati Gresik.
Kredit : Sarinah/Solidaritas "CC-BY-SA-3.0"

“ Tulis semua yang kalian inginkan, nanti saya tandatangani,” ujar Sambari Halim saat bertemu KASBI yang melakukan aksi protes pencabutan PP Pengupahan di depan kantor bupati, Kamis (25/8)

Ketika didesak untuk mewujudkan janji tersebut, Sambari Halim menyatakan dirinya hanya dapat mengusulkan pencabutan tersebut.


“Saya hanya bisa mengusulkan pencabutan PP Pengupahan, tidak bisa mencabut peraturan itu,” katanya. 

Tidak puas dengan jawaban yang disampaikan, buruh meminta agar bupati bersikap tegas karena PP Pengupahan berdampak negatif bagi buruh. Mereka menilai PP Pengupahan menurunkan kesejahteraan dan mengebiri peran dewan pengupahan.


Salah seorang peserta aksi dalam orasinya mengatakan diberlakukannya PP Pengupahan mengakibatkan penetapan kenaikan upah didasarkan pada angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga besaran kenaikan upah hanya berkisar 11,5 persen.

“Jangan pikir upah Gresik saat ini sudah benar. Gresik merajalela, upah tiga juta tidak cukup,” ujar salah seorang buruh perempuan dalam orasinya.

Selain masalah pengupahan , KASBI membeberkan beberapa permasalahan ketenagakerjaan  yaitu pembayaran upah di bawah ketentuan upah minimum, serta persoalan ketenagakerjaan yang kerap terhenti di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Meskipun hampir setahun telah berlalu sejak pengesahan PP Pengupahan, buruh masih terus berupaya menuntut pembatalan peraturan yang menetapkan kenaikan upah berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi ini. Kenaikan upah tahun 2016 dibatasi hanya sebesar 11,5 persen di seluruh Indonesia akibat penerapan PP No. 78/2016.




*Bantu kami terus menyajikan informasi dengan berdonasi, KLIK DI SINI
Hubungi kami di BBM: 2BCF570E | Whats App/SMS: +6287785576150 | email: redaksi@solidaritas.net. Install aplikasi pembaca berita di Solidaritas.net Apps

Tidak ada komentar

Posting Komentar

Kami sangat menghargai pendapat Anda, namun kami perlu memastikan komentar Anda tidak mengandung unsur kebencian SARA sehingga komentar Anda harus melalui proses moderasi.

Jangan lewatkan