Melawan Kembalinya Militerisme

Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (GEMA Demokrasi) melakukan aksi menolak kembalinya militerisme di Indonesia, Sabtu (21/5/2016). Seratusan massa dari berbagai elemen, buruh, mahasiswa, kaum miskin kota, LGBT, aktivis HAM, perempuan, Gusdurian dan budayawan, melakukan aksi bersama yang dimulai dengan berkumpul di patung kuda Indosat, lalu berjalan kaki menuju Kementerian Pertahanan dan Istana Negara.

Aksi Gema Demokrasi melawan militerisme sekaligus
memperingati 18 tahun reformasi, Sabtu (21/5/2016).

Di hari yang sama, Komite Aksi 18 Tahun Reformasi dan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi juga menyuarakan perlawanan terhadap kebangkitan militerisme di Yogyakarta. Aksi Solidaritas Aksi Masyarakat Indonesia untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI) memperingati 18 tahun reformasi dibubarkan paksa oleh kepolisian di Makassar.

Aksi GEMA Demokrasi mendapat peliputan yang luas dari media massa seperti Portal KBR, CNN Indonesia, Merdeka.com dan Tempo.com. Keberadaan aliansi ini juga menunjukan semakin menguatnya sentimen anti militerisme yang ditunjukan dalam dua hal. Pertama, semakin beragamnya kelompok masyarakat yang tergabung dalam GEMA Demokrasi. Kedua, adanya keterlibatan dari kelompok gerakan yang paling termobilisir, yakni gerakan buruh. KASBI, SEDAR, SGBN dan GSPB adalah sejumlah nama serikat buruh yang tergabung dalam aliansi demokratik ini.

Menguatnya militerisme pada masa reformasi memang telah dapat diperkirakan sejak jauh-jauh hari. Pada masa reformasi, kelompok paramiliter mengambil banyak peran dalam merepresi kelompok yang tidak sejalan dengan ideologi penguasa. Pada tahun 2007, Front Pembela Islam (FPI) merepresi kegiatan Partai Persatuan Pembebasan Nasional, termasuk aksi Papernas pada 29 Maret 2007. Papernas dituduh komunis. FPI dan jaringannya memang memiliki jejak rekam sebagai kelompok intoleran yang membubarkan kegiatan kelompok agama dan aliran lain, LGBT maupun yang dituduh komunis. Papernas kemudian memilih berkompromi dengan berkoalisi dengan partai Islam, PBR, yang memicu perpecahan di tubuh PRD dan LMND.

Menjelang Pilpres 2014, menguatnya militerisme direpresentasikan oleh pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden yang didukung Gerindra, Golkar, PPP, PAN dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Sejumlah rencana program KMP akan mengembalikan Indonesia ke jaman Orde Baru seperti penghapusan pilkada langsung dan pelibatan TNI dalam menangani ketertiban umum. Sebagai respon atas pencalonan Prabowo, dibentuk Indonesia Tanpa Militerisme (ITM) dan Gerakan Buruh Melawan Lupa yang menuntut Prabowo Subianto didiskualifikasi. Saat itu, KMP menguat, memenangkan lebih dari separuh kursi parlemen dan didukung oleh serikat buruh yang paling termobilisir, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Setelah kemenangan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden, desakan terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu kembali menguat. Aktivis HAM menginisiasi pengadilan tribunal kasus 65 di Belanda. Selanjutnya, pemerintah menggelar Simposium 65 untuk mencari titik temu. Upaya-upaya penggalian kuburan massal semakin banyak dilakukan merespon pernyataan Menko Polhulkam Luhut Panjaitan yang mempertanyakan mana kuburan massal tersebut. Semakin banyak fakta terungkap, fobia komunisme kembali dihidupkan.

Kali ini, fobia ini tidak hanya menggerakan kelompok paramiliter dalam membubarkan acara pemutaran film dan diskusi yang bertema 65. Tentara juga tampil secara langsung, semisal dalam melakukan razia terhadap buku-buku kiri di toko-toko buku dan pelarangan penggunaan logo berbau komunis. Aktivis maupun orang biasa yang menggunakan simbol palu arit diburu dan ditangkap, termasuk aktivis bernama Adlun Fikri dan Supriyadi Sawai dibawa ke Markas Kodim 1501 Ternate. Buku, kaos dan laptop ikut disita.

Pemerintahan Jokowi yang melakukan sejumlah kompromi memang mampu menarik dukungan dari unsur-unsur KMP, termasuk Golkar. Namun, militerisme itu bukan hanya sebatas representasi KMP dan Prabowo belaka.

Militerisme di Indonesia berakar dari sejarah di mana pada tahun 1948 kabinet Hatta melaksanakan kebijakan rasionalisasi di tubuh militer yang dampaknya lebih banyak menampung dan menaikkan pangkat eks tentara KNIL dan PETA. Akibatnya, kepemimpinan tentara mewarisi watak kolonial Belanda dan fasisme Jepang. Juga gerakan nasionalisasi aset Belanda pada akhir tahun 1950an diambil oleh militer sehingga memperkuat otoritas militer dalam bidang ekonomi.

Menjelang tahun 1965, kelompok kanan yang mengalami kekalahan dalam politik menyandarkan diri pada kekuatan tentara. Suksesi kekuasaan yang dilakukan oleh militer dengan memberangus kelompok kiri secara fisik dan politik pada tahun 1965. Kekuasaan Orde Baru membangun hegemoni dwi fungsi militer (ABRI) selama 32 tahun. Gerakan mahasiswa berhasil menjatuhkan Suharto pada tahun 1998 dan melahirkan reformasi yang mencabut Dwi Fungsi ABRI. Memang, militer aktif berhasil didesak keluar dari parlemen dan jabatan eksekutif. Namun, militer masih berbisnis, tentara pensiunan masih berpolitik dan markas-markas komando teritorial masih tegak berdiri di tengah kota.

Generasi kita tidak saja mewarisi hegemoni militeristik yang begitu kuat, yang dapat membuat orang awam merindukan kembali ke masa Orde, generasi kita juga mewarisi kepengecutan elite politik sipil yang gemar berkompromi untuk menghindari konfrontasi langsung dan gemar bersandar ke bahu tentara dalam menghadapi perlawanan dari gerakan rakyat.

Menyadari warisan ini, sudah seharusnya jika perlawanan terhadap kembali militerisme dibangkitkan kembali untuk mengembalikan tentara ke tempat mereka seharusnya, di barak-barak, secara tuntas, buat selama-lamanya.

Penulis: Sherr Rinn

Sebarkan..

Tinggalkan Balasan