Pertemuan Penyintas 65 Dibubarkan Kelompok Anti Demokrasi

Cianjur – Pertemuan penyintas 1965 yang tergabung dalam Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP) di sebuah
Villa di Kompleks Coolibah, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, dibubarkan oleh
organisasi massa, Kamis,(14/4/2016). Kelompok yang membubarkan acara ini menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Islam Cianjur, Front
Pembela Islam (FPI) dan Pemuda Pancasila. Diduga pembubaran tersebut juga didukung
oleh aparat kepolisian.
 Konfrensi pers pembubaran acara pertemuan
penyintas 65 (Foto: @RapplerID)

“Perwakilan ormas,
Ujang meminta acara harus dibubarkan karena ia menganggap pertemuan itu
berkaitan dengan komunis ,” dikutip dari @PORTALKBR

Berdasarkan informasi
yang dihimpun Solidaritas.net dari akun twitter @PORTALKBRR, ada ancaman ormas
intoleran yang membuat pemilik villa takut apabila tempatnya dijadikan
pertemuan puluhan penyintas 65/66. Walaupun sebelumnya, pemilik villa mengatakan,
pertemuan boleh terus lanjut asalkan Polsek Cianjur bisa menjamin keamanan,
namun karena desakan dari ormas untuk membubarkan pertemuan, maka pertemuan terpaksa
pindah le LBH Jakarta.

“Alasan Pemilik villa
menolak, takut ada keributan, dianggap melindungi komunis dan takut villanya
tak laku,” dikutip dari @PORTALKBR

Sementara dari
kronologi pembubaran yang diterima Soidaritas.net, diketahui, saat peserta meninggalkan
lokasi dikawal ketat oleh polisi. Mereka sangat kecewa atas kejadian ini,
menurut mereka, seharusnya negara menjamin rasa aman warga Negaranya.

“Harusnya kami rapat,
diskusi, wisata, namun harus batal karena adanya teror,” demikian tertulis
dalam kronologi.

Pertemuan itu diadakan untuk
membahas Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 yang rencananya akan
diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada 18-19 April 2016 mendatang,
dimana YPKP akan menjadi peserta simposium nasional tersebut.
Pembubaran ini sangat
disayangkan, mengingat Simposium Nasional adalah sebuah kegiatan yang akan
diselenggaarakan atas prakarsa Dewan Pertimbangan Presiden, Kementerian
Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Komnas HAM, Dewan Pers Indonesia,
Institute for Peace and Democracy, Forum Silaturahmi Anak Bangsa, dan lima
universitas.
Dikutip dari historia.id, peserta simposium nasional berjumlah
sekitar 80 orang. Mereka berasal dari Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan,
berusia 70-80 tahun.
Berdasarkan hal itu, YPKP
meminta perlindungan dari panitia. Pada hari Jumat, 15 April 2016, YPKP bersama
panitia mendatangi Komnas HAM untuk mengadukan penyerangan yang telah terjadi.
Sebarkan..

Tinggalkan Balasan