Solidaritas.net, Jakarta – Puluhan massa yang mengatasnamakan Gerakan Global-Solidaritas untuk Revolusi Bolivarian melakukan aksi di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat, Jumat (21/02) di Jakarta.
Para aktivis gerakan demokrasi ini menuntut AS menghentikan campur tangan terhadap kondisi politik di Venezuela terkait upaya pihak oposisi untuk mengkudeta Pemerintahan Bolivarian Nicolas Maduro.
Di dalam siaran persnya, Menteri Luar Negeri AS John Kerry memberikan kesan bahwa tidak ada demokrasi di Venezuela.
“Kami menyerukan kepada Pemerintahan Venezuela menyediakan ruang demokrasi yang dibutuhkan untuk dialog yang bermakna dengan rakyat Venezueal dan membebaskan para pemrotes yang ditangkap,” dikutip dari siaran pers John Kerry.
Menurut Juru Bicara Partai Pembebasan Rakyat (PPR) Surya Anta, Pemerintahan Bolivarian Venezuela bukanlah pemerintahan yang tidak demokratis seperti yang dituduhkan oleh pemerintah AS.
“Bagaimana mungkin pemerintah yang memberikan pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan perumahan murah dinyatakan oleh AS sebagai pemerintahan yang tidak memberikan demokrasi bagi rakyat. Justru AS adalah negara yang tidak memberikan pendidikan dan kesehatan gratis serta perumahan murah untuk rakyat yang sangat jelas digambarkan di film Sicko. Yang sebenarnya, Pemerintahan Bolivarian Venezuela berani melawan modal asing dan berani memberikan kedaulatan dan martabat bagi rakyat,” kata Surya.
Sementara, perwakilan Kongres Politik Organisasi Perhimpunan Rakyat Pekerja (KPO-PRP), Mika Darmawan menyebutkan AS berusaha melakukan kudeta terhadap Presiden Nicolas Maduro.
“Imprealisme AS berusaha mengkudeta presiden yang dipilih dalam Pemilu yang paling demokratis di dunia. Pembangunan demokrasi yang ditopang oleh kekuatan rakyat ini mengganggu imprealisme AS,” kecamnya.
Di dalam orasinya, Mika juga optimis rakyat Indonesia akan menempuh revolusi sosialis seperti yang terjadi di Venezuela.
“Revolusi Venezuela juga merupakan pencapaian besar bagi perjuangan rakyat di Indonesia. Kita akan menempuh jalan yang sama,” tegasnya.
Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Marlo Sitompul menyerukan perlawanan terhadap imprealisme AS.
“Venezuela menghargai pendiri bangsa kita, yaitu Soekarno, dan kita sebagai bagian dari gerakan demokrasi harus punya rasa solidaritas. Kita tidak saling kenal dengan rakyat Venezuela, tapi penindasan yang dilakukan oleh imprealisme AS di Venezuela harus kita lawan. Coba bayangkan jika itu terjadi di Indonesia,” orasi Marlo.
Perpanjangan tangan imprealisme AS di Venezuela, yakni kaum oposisi tengah berusaha memprovokasi pemerintah dan para pendukung Revolusi Bolivarian. Kaum oposisi bahkan memanipulasi pemberitaan di media untuk mendukung maksud mereka.
Aksi solidaritas Selamatkan Revolusi Bolivarian ini juga dilakukan puluhan aktivis di Mojokerto. Para aktivis menggambar bendera Venezuela di wajah mereka sambil membawa bendera Venezuela dan membagikan selebaran.
Bertolak belakang dengan tudingan AS, di Venezuela justru kebebasan bersuara sangat dijamin. 80 persen media adalah milik swasta yang bebas mengkritik pemerintah setiap harinya tanpa kekhawatiran akan dibredel.
Sejak Revolusi Bolivarian yang digulirkan oleh Pemerintahan Chavev pada tahun 1998, kini rakyat Venezuela bisa menikmati pendidikan gratis dan berkualitas dan berbagai misi sosial lainnya seperti Mercal (pasar murah), Barrio Adentro (kesehatan), dan perumahan untuk rakyat.
Pemerintahan Venezuela juga aktif mengurangi jumlah jam kerja secara bertahap hingga hanya lima jam per hari yang disahkan melalui UU Perburuhan terbaru. Pekerjaan domestik yang lazim dilakoni kaum perempuan dimasukan sebagai pekerjaan yang memiliki nilai yang berhak atas jaminan sosial. Yang paling mendasar pemerintah berusaha mengalihkan kepemilikan pabrik dari tangan kapitalis menjadi milik buruh secara setahap demi setahap. (Rn)
