Terbaru

Glosarium

Tanya-Jawab

Editorial

Kabar Buruh

Video

Opini & Analisa

Buruh Migran

Kasus

Perempuan

Kabar Rakyat

Perusahaan & Lowongan Kerja

HAM & Demokrasi

Buruh Kerja 22 Jam Sehari Tanpa Dihitung Lembur

Senin, 20 Februari 2017 Tidak ada komentar
Depok-Upah ratusan buruh pabrik  tidak bertambah meski bekerja seharian. Mereka diminta bekerja hampir 22 jam sehari, tanpa dihitung lembur sama sekali.

Ilustrasi buruh kelelahan akibat kerja lembur
(Sumber: Kapanlagi.com)
Buruh tidak bisa menolak karena sanksi pemecatan tanpa pembayaran gaji dan pesangon bakal diterima buruh yang menolak aturan jam kerja tersebut.

RS (26), salah seorang suami buruh perempuan yang bekerja di pabrik tersebut menuturkan, istrinya sudah bekerja sejak tiga tahun atau sejak tahun 2014 dan diberhentikan karena jam kerja yang tidak manusiawi dan dalam kondisi hamil.

"Istri saya sempat diberhentikan bekerja pertengahan 2016 karena sering tidak masuk karena sakit. Sebab, istri sedang hamil anak kedua dan kerjanya tidak manusiawi. Saat usia kandungan istri enam bulan, istri saya diberhentikan," kata RS, seperti dilansir Warta Kota, Minggu (19/2/2017).

Menurutnya, hari kerja Istrinya di pabrik garmen itu mulai Senin sampai Jumat dengan jam kerja dimulai pukul 07.00 WIB dan selesai bekerja pukul 20.00 WIB. Selain itu, sangat sering istrinya dan tiga ratusan buruh pabrik di sana, baru boleh pulang pukul 24.00 bahkan sampai keesokan paginya.

"Selama bekerja di pabrik itu, paling cepat istri saya pulang atau selesai bekerja jam 8 malam atau jam 20.00. Yang paling sering, dia bekerja sampai jam 12 malam, dan bahkan sampai jam setengah enam subuh atau 5.30 pagi, semua buruh baru boleh pulang," ungkap RS.

RS menambahkan, meski aturan jam kerja yang tidak manusiawi atau selama 22 jam sehari, namun upah dan gaji selalu tetap yakni sebesar Rp2.750.000 per bulan.

"Berarti, kerja dari pagi ketemu pagi atau sampai tengah malam itu, tidak ada uang lembur sama sekali. Ini benar-benar tak manusiawi," ucap RS.

Akibat masalah ini, pihaknya akan melaporkan pabrik garmen ke pihak terkait mulai dari Disnaker hingga kementrian tenaga kerja.
Selengkapnya → Buruh Kerja 22 Jam Sehari Tanpa Dihitung Lembur

Hak Bagi Buruh Perempuan Yang Bekerja Di Malam Hari

Tidak ada komentar
Solidaritas.net-Pengusaha yang mempekerjakan buruh perempuan dari pukul 23.00 hingga 07.00 wajib memberikan fasilitas dan mematuhi peraturan UU Ketenaagerjaan. Yaitu wajib memberikan makanan dan minuman bergizi. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, serta wajib menyediakan sarana transportasi.untuk antar dan jemput.

Ilustrasi buruh perempuan yang sedang bekerja
(Sumber: Pixabay.com)
Ketentuan tersebut terdapat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003, yang berisi :

1.    Memberikan makanan dan minuman bergizi
a. Makanan dan minuman yang bergizi tersebut harus sekurang-kurangnya memenuhi 1.400 kalori dan    diberikan pada  waktu istirahat antara jam kerja (Pasal 3 ayat [1] Kepmenaker 224/2003);
b.  Makanan dan minuman tidak dapat diganti dengan uang (Pasal 3 ayat [2] Kepmenaker 224/2003);
 c.    Penyediaan makanan dan minuman, peralatan, dan ruangan makan harus layak serta memenuhi syarat higiene dan  sanitasi (Pasal 4 ayat [1] Kepmenaker 224/2003);
d.    Penyajian menu makanan dan minuman yang diberikan kepada pekerja/buruh harus secara bervariasi (Pasal 4 ayat     [2] Kepmenaker 224/2003).

2.    Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, dengan cara:
a.    Menyediakan petugas keamanan di tempat kerja (Pasal 5 huruf a Kepmenaker 224/2003);
b.    menyediakan kamar mandi/wc yang layak dengan penerangan yang memadai serta terpisah antara pekerja/buruh perempuan dan laki-laki (Pasal 5 huruf b Kepmenaker 224/2003)

3.    Menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00
a.    Pengusaha wajib menyediakan antar jemput dimulai dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya (Pasal     6 ayat [1] Kepmenaker 224/2003);
b.    Penjemputan dilakukan dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00 (Pasal 6 ayat [2] Kepmenaker 224/2003);
c.    Pengusaha harus menetapkan tempat penjemputan dan pengantaran pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja/buruh perempuan (Pasal 7 ayat [1] Kepmenaker 224/2003);
d.    Kendaraan antar jemput harus dalam kondisi yang layak dan harus terdaftar di perusahaan (Pasal 7 ayat 2  Kepmenaker 224/2003)

Apabila pengusaha lalai atau sengaja tidak memberikan fasilitas tersebut, akan dikenakan sanksi pidana. sesuai pasal 187 UU Ketenagakerjaan .
Sanksi bagi pengusaha yang melanggar ketentuan di atas berupa pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit sepuluh juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah.


Selengkapnya → Hak Bagi Buruh Perempuan Yang Bekerja Di Malam Hari

Cerita Buruh Magang Diusir Dari Kontrakan

Kamis, 16 Februari 2017 Tidak ada komentar
Bekasi – Seorang buruh magang di salah satu perusahaan di Kawasan Industri MM 2100 bercerita dirinya tidak memiliki uang dan diusir karena tidak mampu membayar sewa kontrakan, Selasa (14/2/2017).

Komik tentang buruh magang yang terusir
(Foto: Rizza)
Sebut saja namanya Jaja, kepada Solidaritas,net dia menuturkan harus keluar dari kontrakan sekitar 7 Februari 2017. Awalnya dia hanya menumpang, namun rekannya yang menyewa kontrakan memutuskan pindah sebelum masa kontrak berakhir.

Jaja mengaku gelisah karena tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak tahu dimana akan tidur. Sempat terpikir olehnya tidur di pabrik atau di masjid, namun urung dilakukan karena tidak ingin mengambil resiko apabila diusir.

“Sempat mikir juga akan nginap di kos teman tetapi kan jaraknya jauh dari pabrik,” tutur Jaja.

Berdasarkan usulan salah seorang pengurus serikat di perusahaan tempatnya bekerja, Jaja kini tinggal di salah satu sekretariat serikat buruh di daerah Cibitung.

Jaja mulai bekerja 17 Januari 2017. Dia dijanjikan menerima gaji setiap tanggal 28, namun pihak yayasan selaku penyalur tenaga kerja mengulur-ulur waktu pembayaran upah hingga awal bulan.

Tidak hanya molor bahkan gajinya dipotong. Dengan gaji Rp.160.000 per hari Jaja hanya hanya menerima Rp.115.600 atau setiap hari dipotong sebesar Rp.44.400 oleh yayasan.

Beredar kabar di lingkungan pabrik ada yayasan penyalur tenaga kerja dipergoki sedang menandatangani surat perjanjian kerja dengan perusahaan. Perjanjian itu berisi besaran upah peserta magang adalah Rp.30.000 per jam atau sama dengan Rp.240.000 per hari dengan lama kerja buruh delapan jam.

Diduga pemotongan upah itu digunakan untuk membayar upah pekerja yayasan. Selain pemotongan upah, tidak ada kejelasan kapan buruh magang diangkat menjadi buruh kontrak. Padahal saat awal masuk kerja, yayasan penyalur menjanjikan dirinya segera diangkat menjadi buruh kontrak.

“Malah pihak perusahaan sendiri yang mengatakan upah magang Rp.30.000 per jam, makanya kabarnya ramai dibincangkan di pabrik,” terang Jaja.

Pemagangan menurut Pasal 1 angka 11 UU Ketenagakerjaan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Faktanya, peserta magang tidak mendapatkan pengawasan dari instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman. Justru ditempatkan di bagian inti produksi, mengerjakan jenis pekerjaan yang sama dengan buruh tetap namun menerima upah yang lebih rendah bahkan upah lemburnya hanya Rp.10.000 per jam.

Peserta magang dianggap lebih layak menerima uang saku sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Penentuan besaran uang saku tersebut tidak memiliki dasar yang jelas sehingga penyalur dan perusahaan terkesan memanfaatkan situasi ini untuk memberlakukan upah murah.
Selengkapnya → Cerita Buruh Magang Diusir Dari Kontrakan

Buruh Bekasi Berdikusi dengan Profesor Amerika

Tidak ada komentar
Bekasi – Puluhan buruh yang ada di Kabupaten Bekasi memanfaatkan waktu libur pemilihan kepala daerah, Rabu (15/2/2017), untuk berdiskusi bersama salah seorang profesor dari Universitas New York, Stephanie Luce.

Stephanie Luce saat berdiskusi dengan buruh
Foto:Solidaritas.net /CC-BY-SA-3.0
Stephanie Luce sedang memanfaatkan waktu liburnya untuk meneliti masalah perburuhan di Indonesia. Dalam diskusi itu, buruh dan Stephanie saling berbagi pengalaman, mulai dari pengalaman mengorganisir, pendidikan buruh, kondisi serikat buruh, masalah yang dialami buruh serta media dan seni.

“Kami merasakan dampak positif dari belajar ekonomi politik, misalnya dalam menuntut kenaikan upah,” ujar buruh PT Nanbu Plastic Indonesia, Saiful Anam.

Dari belajar ekonomi politik, buruh juga bisa membuat formula perhitungan upah. Saiful mencobanya di PT Nanbu, hasilnya antara hitungan upah versi buruh dan pengusaha hanya selisih 0,3 persen.

Mengenai pengorganisiran, buruh bercerita bahwa pengorganisiran di Indonesia banyak dilakukan melalui konsolidasi, mengadakan pendidikan, mendatangi kontrakan buruh untuk membagikan selebaran, bersolidaritas sesama buruh, menggunakan media sosial untuk menceritakan masalah buruh.

“Biasanya kami mengadakan pendidikan di perusahaan yang buruhnya sedang mengalami masalah ketenagakerjaan. Beberapa tahun yang lalu kami mengadakan pendidikan di PT Kymco yaitu perusahaan asal Taiwan yang memproduksi motor,” tutur Ari.

Dalam kesempatan itu juga dikisahkan perjuangan buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) sebagai serikat besar di Indonesia pada tahun 2012 yang memenangkan tuntutan kenaikan upah sampai Rp.400.000, dari Rp.1.400.000 menjadi Rp.1.800.000 yang kemudian digugat oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Saat itu, buruh FSPMI langsung melakukan aksi tutup jalan hingga diikuti oleh buruh-buruh lainnya karena merasa memiliki kepentingan yang sama. Dinilai gerakan buruh membahayakan, pengusaha pun memutuskan menggunakan kekuatan preman untuk mengintimidasi.

Buruh diintimidasi, fatalnya diminta oleh pengurus serikat untuk tidak melawan. Akibatnya, pada 8 November 2013 dibuat perjanjian harmonisasi. Perjanjian yang mengatur bahwa buruh tidak boleh melakukan perlawanan, harus menjaga hubungan baik antara buruh dan pengusaha.

Ketua Solidaritas.net, Sarinah menceritakan, di Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (Sedar) moral anggota sangat diatur. Tidak ada perbedaan, aturan tersebut mengikat semua orang baik anggota maupun pengurus serikat.

“Tidak diperbolehkan mengkonsumsi minuman keras di sekretariat, ganja juga. Tidak boleh selingkuh, poligami, sampai pergi dengan pengusaha ke tempat tertentu pun kami atur. Di sini juga semua dilakukan secara bersama, tidak boleh ada yang diperintah,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan mengenai Solidaritas.net sebagai media yang memberitakan permasalahan buruh. Informasinya ada yang diperoleh langsung dari buruh, ada pula yang diperoleh melalui obrolan ringan di BlackBerry Messenger (BBM).

Suasana diskusi saat buruh mengikuti diskusi
Foto:Solidaritas.net /CC-BY-SA-3.0
Selanjutnya, mengenai seni, buruh tidak hanya mengurusi masalah ketenagakerjaan. Beberapa di antara mereka ada yag berkarya melalui seni, ada seni lukis, cukil, lewat puisi hingga membuat usaha sablon.

Bahkan mengurusi tanaman hidroponik dan membuat Kelompok Baca Bumi Manusia (KBBM) untuk membedah karya Pramoedya Ananta Toer yaitu Tetralogi Pulau Buru.

Stephanie terlihat tertarik dengan karya seni buruh, beberapa kali dia memotret lukisan, baju dan hasil cukil. Hingga pada gilirannya dia memberikan kesempatan kepada buruh utuk menanyakan masalah buruh di Amerika.

Menjawab petanyaan buruh, Stephanie menjelaskan, di Amerika sekitar 10 persen buruh yang berserikat dan jumlah ini selalu mengalami penurunan. Buruh berhak berserikat tetapi untuk buruh swasta kerap diintimidasi.

“Itu melanggar hukum tetapi sama seperti di Indonesia, sedikit yang dikenai sanksi,” tuturnya dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Fahmi Panimbang.

Amerika adalah negara federal yang terdiri dari beberapa negara bagian, aturan ketenagakerjaannya tergantung negara bagian. Ada negara bagian yang melarang buruh melakukan unjuk rasa, misalnya buruh di sektor kesehatan.

Kesenjangan di Amerika cukup tinggi, hanya sejumlah buruh yang mendapatkan upah layak. Sebagian besar buruh hidup dengan upah yang kecil, tidak mendapat tunjangan, bahkan tidak ada UU yang memperbolehkan cuti.

Apabila sakit, buruh bisa langsung dikenai pemutusan hubungan kerja (PHK) kecuali diatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB) antar buruh dan pengusaha. Itupun sangat sulit dilakukan. Lebih parah lagi, tidak ada cuti melahirkan bagi buruh perempuan yang tengah hamil. Jika sudah memasuki masa-masa kelahiran, buruh dipersilakan berhenti bekerja.

Mengenai jaminan sosial, bagi seseorang yang tidak bekerja selama dua hingga tiga bulan akan diberi jaminan sosial berupa uang selama enam sampai 12 minggu. Buruh baru boleh pensiun di usianya yang ke 65 tahun dan akan diberi uang pensiun.

Pada masa pemerintahan Obama, ada program yang disebut Obama Care. Program ini berupa bantuan pada bidang kesehatan yang bisa membantu 25 juta penduduk dari 300 juta penduduk di Amerika.

“Obama Care adalah program untuk mengcover penduduk miskin,” jelasnya.

Buruh di Amerika bekerja selama 35 hingga 40 jam per minggu atau delapan jam per hari, ada pula buruh yang dipaksa lembur. Ada buruh yang mendapat jam kerja singkat, hanya bekerja pada hari-hari tertentu. Misalnya pada hari Senin dan Kamis, biasanya perusahaan retail menerapkan hal ini.

Banyak buruh dalam satu minggunya hanya bekerja 20 jam, yang membuat buruh mengeluh adalah upah mereka berdasarkan jam kerja tersebut. Sedangkan untuk mencari pekerjaan lain itu sangat tidak mungkin karena suatu waktu pihak perusahaan bisa memanggil buruh bersangkutan untuk masuk bekerja meskipun bukan jadwalnya bekerja.

“Jika tidak datang bisa dikenai PHK dan digantikan dengan buruh lain karena banyak buruh lain yang mengantre dan ingin bekerja,” katanya.

Menurut Stephanie, sulit jika buruh berkonflik dengan pengusaha karena pengusaha memiliki berbagai cara untuk merepresi buruh agar tidak melawan. Namun, belakangan ada kemajuan gerakan buruh seperti buruh di perusahaan retail, bandara dan restoran siap saji. Selain karena kondisi kerja yang timpang, iu terjadi karena adanya diskriminasi terhadap orang-orang kulit hitam.

Strategi perjuangan buruh di Amerika hampir sama dengan di Indonesia, hanya saja untuk UU di level federal (nasional jika di Indonesia) sulit dilawan, perjuangan dan perlawanan buruh baru sebatas di negara bagian (provinsi jika di Indonesia). Salah satu kemenangan buruh yang pernah terjadi yaitu kenaikan upah di 30 negara bagian dan 30 kota dari 50 negara bagian yang ada di Amerika.

Di Amerika buruh tidak menggunakan facebook untuk menceritakan masalahnya, mereka menggunakan facebook sebatas untuk memposting pengumuman. Ini karena buruh khawatir jika perbincangan mereka dimonitoring sehingga dengan mudah diketahui oleh pengusaha. Mereka juga menghindari PHK. Selain itu, facebook dinilai kurang efektif untuk mengorganisir.


Selengkapnya → Buruh Bekasi Berdikusi dengan Profesor Amerika

SGBN Dukung Paslon Obama

Selasa, 14 Februari 2017 Tidak ada komentar
Bekasi – Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN) menyatakan dukungannya terhadap Pasangan Calon (Paslon) Obon Tabroni dan Bambang (Obama) dalam Pemlihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bekasi.

Pasangan calon Obon Tabroni dan Bambang (Obama)
(Sumber: @SurveiPilkada)
Dukungan diberikan SGBN karena paslon Obama khususnya Obon Tabroni pernah memimpin organisasi kelas buruh dan perjuangan buruh Kabupaten Bekasi, sehingga dinilai dapat menjadi pemimpin yang pro pada kelas buruh.

Kemunculan figur dari kelas buruh akan berguna meyakinkan buruh dan rakyat. Obama juga dinilai sanggup bekerja dan mencari solusi masalah yang dialami buruh dan rakyat rakyat sekaligus mampu memimpin pemerintahan.

Dukungan kepada paslon nomer urut 3 ini bukan sekedar dukungan kepada personal melainkan dukungan dan dorongan kepada kelas buruh untuk tidak membatasi perjuangannya dalam areal pabrik semata tetapi menyelesaikan masalah buruh dari luar pabrik, juga menyelesaikan masalah rakyat secara umum.

“Singkatnya dukungan kepada Obon akan memberikan pendidikan politik kepada massa buruh dan mendorong apa yang selama ini kita sebut sebagai "buruh berpolitik". Demikian kutipan dari release SGBN Bekasi, Senin (13/2/2017).

Pasangan Obon dan Bambang maju secara indpenden tidak berasal dari partai kelas atas atau borjuis yang selama ini banyak menipu rakyat. Maju secara independen dinilai dapat mengurangi kepentingan dari para pemodal dan memudahkan buruh untuk melakukan kontrol.

SGBN berharap Obon sebagai paslon independen mampu mendorong pembangunan partai kelas buruh agar sanggup berhadapan dengan partai pemodal dalam kontestasi politik tingkat nasional.

Maju sebagai calon kepala daerah, Obama mengusung program yang memihak kelas buruh. Seperti mengintegrasikan unit-unit layanan ke dalam sistem kesehatan berbasis desa, pendidikan formal berbasis komunitas, meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, membuat unit pelatihan untuk meningkatkan keahlian serta beberapa program lainnya.

SGBN menyadari jika program itu masih minim untuk pembebasan kelas buruh, tetapi program tersebut dinilai telah mencakup kebutuhan kesejahteraan dan demokrasi yang dibutuhkan kelas buruh dan rakyat.

Sementara itu, mengenai kesalahan dan kelemahan Obon, SGBN tidak menafikkan hal itu. Dengan dukungan dan kontrol yang masif dari kelas buruh segala kelemahan dan kesalahan dapat dicegah. Menurut SGBN mendukung Obama bukan berarti membungkam kritik.

Selengkapnya → SGBN Dukung Paslon Obama

Trauma Kecelakaan Kerja, Buruh Mengundurkan Diri

Senin, 13 Februari 2017 Tidak ada komentar
Bekasi – Seorang buruh pabrik di Kawasan Industri MM 2100 mengalami kecelakaan kerja di tahun 2016. Akhirnya memilih mengundurkan diri karena mengalami trauma.

Ilustrasi kecelakaan kerja
(sumber: Tribun Pekanbaru)
Sebut saja namanya Bagas. Saat kejadian, dia bersama tiga rekannya mengambil stok material yang beratnya 20 ton menggunakan troli, tiba-tiba tangannya masuk ke troli.

Spontan dia segera menarik tangannya dan ternyata ujung jarinya putus. Banyaknya darah yang keluar hingga mengenai badan dua orang rekannya.

Kemudian dirinya langsung mencari ujung jarinya yang putus. Beberapa menit setelah kejadian dia diantar ke rumah sakit oleh rekan pabrik bersama pihak perusahaan.

Diduga, kecelakaan terjadi karena berat material yang mencapai 20 ton. Sedangkan buruh yang mendorong troli hanya tiga orang.

Ketika ditanya mengenai perlengkapan keamanan (safety tools) kerja yang seharusnya digunakan, Bagas mengaku tidak menggunakannya. Alasannya, sarung tangan sebagai perlengkapan kerja saat mendorong troli terasa licin dan lebih beresiko.

“Dia tidak menggunakan alat keselamatan. Materialnya kan 20 ton, sedangkan yang mendorong troli hanya tiga orang,” tutur kakak korban, Nisa kepada Solidaritas.net, Rabu (8/2/2017).

Kejadian itu mengakibatkan buruh mengalami terauma sehingga memutuskan tidak lagi bekerja . Sedangkan perusahaan tempat dia bekerja tidak melakukan pemindahan atau memberikan kesempatan dengan bekerja di bagian lain.

“Dia trauma, tidak ada dispensasi pindah ke bagian lain. Jadinya dia milih mengundurkan diri karena kalau ingat kejadian itu, dia makin takut,” tambah Nisa.

Meskipun pengobatan ditanggung oleh perusahaan, mulai dari operasi , pemeriksaan dokter setelah operasi hingga penebusan obat. Namun, buruh yang mengalami kecelakaan kerja tetap diharuskan datang untuk presensi.

Dikutip dari Hukumonline.com, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) mengatur bahwa setiap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja. Hal ini juga berlaku bagi tenaga kerja kontrak sebagaimana dikatakan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek.

Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek menjelaskan bahwa program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan UU ini.

Yang dimaksud dengan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja adalah orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga harian lepas, borongan, dan kontrak. Mengingat jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak dari tenaga kerja, maka ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perusahaan atau perorangan wajib menyelenggarakannya.
Selengkapnya → Trauma Kecelakaan Kerja, Buruh Mengundurkan Diri

Persyaratan Hambat Buruh Kontrak Dapatkan Pinjaman

Tidak ada komentar
Bekasi – Persyaratan yang sulit dipenuhi buruh menjadikan mereka kesulitan mendapatkan pinjaman uang. Sejumlah penyedia pinjaman mencantumkan syarat yang relatif sulit dipenuhi, salah satunya adalah surat pengangkatan karyawan tetap (SK Kartap). Persyaratan itu jelas memberatkan buruh kontrak karena mereka tidak memiliki SK Kartap.

Ilustrasi hutang, pinjaman, kredit, uang, keuangan
(Sumber: Pixabay)
Padahal semua buruh tak terkecuali buruh kontrak sangat membutuhkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan seperti membayar uang muka rumah dan motor.

Upah bulanan mereka tidak cukup untuk memenuhi itu, selain karena uang muka kredit rumah dan motor yang mahal. Harga kebutuhan pokok juga terbilang mahal, belum lagi jika buruh itu sudah berkeluarga.

“Kita buruh kontrak susah untuk mendapatkan Add captionpinjaman dari pihak bank karena salah satu syarat pokok yang harus dilengkapi adalah harus mempunyai surat pengangkatan,” tutur salah seorang buruh, Atun kepada Solidaritas.net, Rabu (8/2/2017).

Atun menambakan pihak bank sulit untuk mempercayai buruh kontrak. Alasannya, buruh tidak bisa melunasi pinjaman karena suatu waktu bisa dikenai pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dilansir dari Kreditgogo.com, ada enam alasan bank menolak pengajuan kredit. Salah satunya adalah status kepegawaian. Ini berkaitan dengan risiko kredit macet yang mungkin dialami kreditur. Pasalnya, bila kreditur masih menjadi pegawai kontrak, pemasukan tidak bisa dipastikan dapat terus mengalir dalam jangka panjang. Bahkan bisa saja kontrak mereka tidak diperpanjang dan menjadi pengangguran.

Selain SK Kartap, buruh kontrak juga sulit mendapatkan pinjaman karena pihak bank menerapkan sistem survei. Setelah survei dilakukan, dipastikan buruh kontrak tersebut gagal meminjam uang karena tempat tinggal mereka masih berupa indekos dan kontrakan bukan perumahan.

“Biasanya dari pihak bank akan melakukan survei tempat tinggal sebagai salah satu syarat kelayakan mendapatkan pinjaman uang. Nah disitulah kita tidak layak mendapatkan pinjaman karena kerja kita kontrak, rumah pun masih ngontrak,” ujar Narti, buruh lainnya.

Begitu juga dengan koperasi. Ada beberapa koperasi yang menyediakan pinjaman pada buruh kontrak namun nominal pinjamannya dibatasi dan waktu pengembaliannya juga ditentukan.

Akibatnya, buruh mengambil “jalan pintas” yaitu memanfaatkan jasa rentenir. Berbeda dengan bank atau pegadaian, meminjam uang dari rentenir harus siap dengan bunga tinggi.

“Terpaksa berutang pada rentenir, makanya saya berharap agar sistem kerja kontrak, outsourcing maupun magang segera dihapuskan,” tutur Andri.

Seorang buruh bercerita, upahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama satu bulan karena harus membayar utang pada rentenir yang bunganya bisa sampai ratusan ribu. Apabila meminjam Rp.500.000 maka yang harus dibayar sebesar Rp.600.000, sedangkan untuk jumlah pinjaman yang mencapai jutaan maka bunganya bisa sampai Rp.250.000.

“Ada baiknya juga jasa rentenir, tetapi bunganya itu membuat kita sulit,” ujar salah seorang buruh yang enggan disebutkan namanya.
















Selengkapnya → Persyaratan Hambat Buruh Kontrak Dapatkan Pinjaman
Jangan lewatkan