Terbaru

Glosarium

Tanya-Jawab

Editorial

Kabar Buruh

Video

Opini & Analisa

Buruh Migran

Kasus

Perempuan

Kabar Rakyat

Perusahaan & Lowongan Kerja

HAM & Demokrasi

Keanggotaan Serikat Buruh Bersifat Pluralistik

Jumat, 09 Desember 2016 Tidak ada komentar
Pembelaan terhadap persoalan dan hak-hak buruh tidak mudah atau hak-hak buruh tidak didapatkan jika dilakukan sendiri-sendiri atau terpisah. Maka, mendirikan organisasi buruh sangat diperlukan sebagai alat menyatukan kekuatan demi melakukan pembelaan terhadap persoalan atau hak-hak buruh.
Ilustrasi perjuangan untuk buruh (Foro : Merdeka.com)


Sebagai contohnya, saat Pekerja Awak Tangki (AMT) PT Pertamina Patra Niaga memenangkan tuntutan setelah beberapa hari melangsungkan mogok kerja

Dalam proses pembentukanya, organisasi buruh, Serikat buruh, Federasi, Konfederasi Serikat Buruh tidak dapat dihalang-halagi oleh pihak perusahaan atau pihak pemerintah baik dalam bentuk mengintimidasi, kampanye anti Serikat Buruh atau pemutusan hubungan kerja dll. Pembentukan organisasi itu dilindungi UU. No 21 tahun 2000.

"Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja /serikat buruh”.

Bahkan ada sanksi yang bisa diberikan kepada pihak-pihak yang tetap menghalang-halangi pembentukan organisasi buruh sesuai pasal 23 UU No. 21 tahun 2000.

“Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

 Serikat Buruh Berbasis Kelas

Serikat buruh semestinya tidak membatasi dirinya hanya pada identitas tertentu, misalnya agama, ras, fisik, suku, bangsa, jenis kelamin dan semacamnya. Sebab sejatinya serikat buruh dibangun berdasarkan pengelompokan berbasis kelas di bawah sistem produksi kapitalisme.

Cara produksi kapitalisme berusaha meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari hasil kerja buruh yang hanya mendapatkan upah subsisten untuk bertahan hidup. Apapun agama, ras, jenis kelamin, suku, warna kulit dan ciri fisik lainnya, semua buruh merasakan penghisapan yang sama.

Pembelahan berdasarkan identitas ini kerap dilakukan agar kelompok identitas tertentu menanggung penghisapan yang lebih berat ketimbang kelompok identitas yang lain dan merusak hubungan solidaritas di antara mereka.

Sebagai contoh, bagaimana kelompok perempuan mendapatkan penghisapan yang lebih berat. Kaum perempuan rentan mengalami penindasan seksual di tempat kerja dan masih harus menanggung beban domestik di rumah tanpa tunjangan sosial.

Ras kulit berwarna menanggung beban penindasan sebagai budak-budak di perkebunan Amerika pada masa lalu.

Sampai hari ini, bagaimana tenaga kerja berkebangsaan Indonesia, khususnya perempuan, dijadikan sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) di negeri-negeri Timur Tengah yang rentan mengalami penyiksaan.

Di sebuah pabrik, pembagian kerja tidak membeda-bedakan agama dan suku tertentu. Ketika ada masalah seperti persoalan outscorsing, upah murah atau yang tidak dibayarkan, masalah kesehatan dan keselamatan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, pelecehan seksual, jam kerja yang tinggi dan masih banyak lagi, semua buruh merasakan.

Keterbukaan keanggotaan dalam serikat buruh sudah diakui pula dalam hukum positif, pasal 12 UU Serikat Pekerja/Buruh menyebutkan:

“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin."

Oleh karena itulah, keanggotaan serikat buruh lebih bersifat pluralistik (majemuk) yang menyatukan buruh sebagai entitas kelas yang lintas agama, ras, etnis, suku, jenis kelamin dan ciri fisik.

Serikat buruh mau tidak mau harus memiliki pengelolaan keberagaman dan mewujudkan toleransi di dalamnya jika ingin menjadi sebuah serikat buruh yang bersatu dan kuat.




Selengkapnya → Keanggotaan Serikat Buruh Bersifat Pluralistik

Hak Sopir Dilanggar, Buruh PT Adhimix Precast Mogok Kerja

Tidak ada komentar
Jakarta- Sebagai bentuk solidaritas terhadap sopir perusahaan, buruh PT Adhimix Precast Indonesia mogok kerja, Selasa (6/12).
Aksi digelar menyusul adanya pelanggaran hak terhadap sopir PT Adhimix Precast Indonesia.

Mogok kerja buruh PT Adhimix (foto: Imran)
Selama ini sopir atau driver hanya menerima upah sebesar Rp2.300.000, tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2016 yang menyatakan upah di kota ini sebesar Rp3.200.000 perbulan.

Mereka juga bekerja 12-24 jam tanpa dihitung lembur.

Padahal sesuai UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh selama waktu kerja lembur berkewajiban membayar upah kerja lembur, memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya serta memberikan makanan dan minuman, sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih.

Pasal 85 ayat (1) dalam UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan waktu kerja adalah 7 jam 1 hari dengan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja, dan 8 jam 1 hari dengan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja.

Waktu kerja lembur sendiri hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam per hari dan 14 jam dalam seminggu, di luar istirahat mingguan atau hari libur resmi.

Sedangkan, syarat melakukan kerja lembur di antaranya adalah pekerja setuju untuk melaksanakannya dan ada rincian pelaksanaan kerja lembur tersebut.

Aturan mengenai kerja lembur ini kemudian dijabarkan secara lebih detail melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

Tak hanya itu, buruh juga mempersoalkan status sopir yang masih kontrak walaupun sudah bekerja sampai 15 tahun. Ini jelas melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003.

“Kontrak habis tidak ada perpanjangan ataupun pengangkatan tetap. Malah saya sendiri kontraknya sudah habis tapi masih bekerja dan tidak ada surat pengangkatan tetap,” ujar salah seorang buruh PT Adhimix Precast Indonesia, Ifan.

Berdasarkan pasal 59 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 yaitu perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu:

a) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya
b) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun
c) Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Tidak hanya itu, perusahaan juga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan memutasi pekerja tanpa adanya kesepakatan.

“Bahkan upah buruhnya juga dipotong untuk pembayaran BPJS namun tidak diberi kartu BPJS. Setelah diperiksa, ternyata buruh belum dan tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS,” terang pendamping Serikat Buruh Adhimix Precast Indonesia (SB-API), Viki saat dihubungi Solidaritas.net, Jumat (9/12).

SB-API sendiri berafiliasi dengan Konfederasi KASBI. Berdasarkan kasus tersebut, SB-API menuntut agar hak-hak pekerja yang sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan segera dipenuhi.

PT Adhimix Precast Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri beton dan konstruksi.


Selengkapnya → Hak Sopir Dilanggar, Buruh PT Adhimix Precast Mogok Kerja

[Jakarta] Lowongan Telesales Officer di PT Andini Gita Kencana (Desember)

Kamis, 08 Desember 2016 Tidak ada komentar
 PT Andini Gita Kencana

 logo Andini Gita Kencana (fair use)

PT. Andini Gita Kencana adalah perusahaan yang dibangun sejak tahun 1987 telah bergerak dalam bidang layanan bussines solution dan telah memiliki karyawan lebih dari 500 pekerja, membuka lowongan pekerjaan sebagai:

"Telesales Officer"

yang memiliki ketentuan tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pelayanan penjualan via telepon
2. Mnghubungi perusahaan costumer guna menawarkan pemasangan iklan lowongan kerja
3. Memberikan dan menjelaskan produk-produk baru dan yang sudah ada
4. Melakukan penjualan sesuai target

adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:
1. Umur maksimal 35 tahun
2. Pendidikan minimal SMA
3. Memiliki pengalaman kerja 2 tahun dalam bidang telesales iklan portal
4. Antusias dalam tugas-tugas pemasaran dan sales
5. Memiliki kemampuan yang baik dalam menggunakan Microssoft Office dan internet
6. Mampu berkomunikasi dengan jelas
7. Mampu bekerja dalam tim

Kirim CV dan surat lamaran anda ke PT ANDINI GITA KENCANA Jl. Cipete Raya No 1-1 Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan sebelum tanggal 15 Desember 2016
Selengkapnya → [Jakarta] Lowongan Telesales Officer di PT Andini Gita Kencana (Desember)

Korban Kritisi Revisi UU ITE

Rabu, 07 Desember 2016 Tidak ada komentar
Bekasi- Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Kamis (27/10) dikritisi korban undang-undang tersebut.

Ilustrasi kebebasan berpendapat (foto: Tech in Asia Indonesia)
Di mata mereka, revisi UU ITE sama sekali tidak ada manfaatnya. Pasalnya, pasal 27 ayat 3 yang kerap dijadikan alat menjerat korban tidak dihapuskan. Selain itu, revisi justru semakin melindungi pemangku kebijakan untuk berlaku semena-mena.

“Revisi ini bisa fatal, orang yang berkuasa jadi semakin mudah mempermasalahkan orang ditambah lagi aparatur hukum yang berpihak pada kelas atas,” ujar salah seorang korban UU ITE, Saiful Anam.

Pendapat senada diungkapkan Furqan Ermansyah atau yang akrab dipanggil Rudi Lombok. Rudi Lombok sempat merasakan 14 hari di penjara. Dia divonis 10 bulan penjara dengan percobaan 1 tahun hanya karena mengkritik Badan Promosi Pariwisata Daerah Lombok di facebook. Sedangkan yang dikritik justru menjadi staf ahli menteri pariwisata.

“Revisi bukan solusi, poin utamanya adalah kebebasan bicara kita tidak dilindungi justru dikekang. UU ITE harus dihapuskan, konten tidak layak tidak bisa dijadikan alasan pengesahan UU ITE,” tegas Rudi saat dihubungi Solidaritas.net, Rabu (7/12)

Data kepolisian menyebutkan, ada 285 orang dijerat UU ITE sepanjang tahun 2015 dan 182 sepanjang tahun 2016.

Berdasarkan data Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), pasal ini ternyata lebih kerap digunakan untuk meredam ekspresi yang legitimasi (termasuk curhat dan keluhan) serta untuk membungkam mereka yang menyampaikan kebenaran termasuk informasi mengenai indikasi korupsi.

SAFEnet menjelaskan dalam perkara UU ITE pihak pelapor memiliki sumber daya dan posisi yang lebih tinggi daripada yang dilaporkan, atau disebut juga sebagai “kuasa tak berimbang”. Misalnya aparatur negara melaporkan masyarakat umum, pimpinan perusahaan melaporkan pekerja/buruhnya, ataupun profesional penyedia layanan melaporkan konsumennya.

Revisi UU ITE sendiri mencakup mengenai penurunan hukuman dan tidak ada penahanan, kemudian seorang yang telah menyelesaikan sebuah masalah di masa lalu atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan, berhak untuk mengajukan penghapusan. Kemudian penghapusan informasi yang melanggar UU, serta penyadapan harus dengan izin kepolisian atau kejaksaan.

Berikut 4(empat)  perubahan UU ITE :

Pertama mengenai penurunan hukuman dan tidak ada penahanan, pemerintah menurunkan ancaman hukuman untuk para terdakwa. Untuk kasus pencemaran nama baik, hukuman penjara diturunkan dari enam tahun menjadi empat tahun, dan hukuman denda pun diturunkan dari Rp1 miliar menjadi Rp750 juta.

Adapun untuk kasus ancaman kekerasan di dunia maya, pemerintah menurunkan ancaman hukuman penjara yang semula 12 tahun menjadi hanya empat tahun. Selain itu hukuman denda pun turun dari Rp2 miliar menjadi Rp750 juta.

Ancaman kekerasan di internet kini masuk ke dalam kategori tindak pidana ringan dengan ancaman penjara kurang dari lima tahun menurut Pasal 21 KUHAP. Ini artinya, sang tersangka tidak boleh ditahan selama proses penyidikan.

Kedua, hak untuk dilupakan yakni seorang yang telah menyelesaikan sebuah masalah di masa lalu atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan, berhak untuk mengajukan penghapusan terkait informasi salah yang telah beredar di internet. Ini diatur dalam Pasal 26 UU ITE tentang hak untuk dilupakan (right to be forgotten).

Ketiga, penghapusan informasi yang melanggar UU, lewat Pasal 40 UU ITE, pemerintah telah menambah ayat baru yang menyatakan kalau pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang menyebarkan informasi pornografi, SARA, terorisme, hingga pencemaran nama baik.

Keempat, penyadapan harus dengan izin kepolisian atau kejaksaan, untuk dokumen elektronik hasil penyadapan merupakan alat bukti yang sah, asalkan dilakukan atas permintaan kepolisian atau kejaksaan. Hal ini kini tercantum dalam Pasal 5 UU ITE.


Selengkapnya → Korban Kritisi Revisi UU ITE

Krisis Listrik, Buruh Tuntut Realisasi Jaringan 24 Jam

Selasa, 06 Desember 2016 Tidak ada komentar
Morowali- Akibat krisis listrik sejumlah elemen dan buruh di Morowali menggelar aksi, Senin (5/12). Masyarakat Lingkar Tambang bersama buruh PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) dan PT Sulawesi Mining Investmen (PT SMI) melakukan aksi menuntut realisasi pembangunan jaringan listrik 24 jam di wilayah Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Kawasan pabrik dijaga ketat (foto: Asnan)
Di Bahodopi memang sedang terjadi krisis listrik. Setiap harinya warga hanya bisa menikmati listrik kurang lebih selama 6 jam. Sebelumnya, sudah ditandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Morowali dengan PT IMIP dan PLN untuk mengerjakan pembangunan jaringan listrik 24 jam di Kecamatan Bahodopi paling lambat November 2016. Namun sejak MoU itu ditandatangani pada 2015 lalu, sampai saat ini belum ada realisasinya.

“Kami kecewa pada perusahaan yang sampai saat ini belum mampu menyelesaikan persoalan pembangunan jaringan listrik, padahal pemerintah Kabupaten Morowali dan PLN hampir selesai mengerjakan tugasnya,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) Erik Yunanto

Selain pembangunan jaringan listrik, massa juga menuntut upah layak bagi buruh, mempertanyakan keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, penggunaan tenaga kerja lokal, surat keterangan sakit yang menyulitkan pekerja, pungutan liar bagi pencari kerja dan penyerobotan lahan warga.

Massa berharap agar Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dhakiri yang saat itu tengah berada di Morowali dalam rangka memperingati ulang tahun yang ke-17 Morowali mau menemui massa aksi.

“Hingga aksi berakhir, Menaker Hanif Dhakiri tidak menemui para demonstran. Begitupun pihak manajemen PT IMIP, Menaker lebih memilih ke bandara dibanding ketemu dengan buruh dan masyarakat Bahodopi,” tutur Erik

Aksi menuntut pembangunan jaringan listrik bukan kali ini saja. Pada Oktober 2016 lalu puluhan orang dari Gerakan Pemuda Mahasiswa Morowali (GPMM) sudah mendatangi Kantor Gubernur Sulawesi Tengah di Jalan Samratulangi, Palu Timur mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera memanggil dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali dan PT Indonesia Morowali Industrial Park terkait pembangunan jaringan listrik 24 jam di wilayah Kecamatan Bahodopi.
Selengkapnya → Krisis Listrik, Buruh Tuntut Realisasi Jaringan 24 Jam

UU Ketenagakerjaan Legalkan Upah Murah

Minggu, 04 Desember 2016 Tidak ada komentar
Bekasi- Gubernur di masing-masing daerah di Indonesia sudah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Setelah itu, banyak buruh yang keberatan terhadap kenaikan upah berdasarkan PP 78 yang tidak lebih dari 8,25 persen itu.

Tolak upah murah (foto: Herdiansyah Hamzah)
Di sejumlah daerah seperti Kabupaten Bekasi, Tangerang, Karawang dan Banten para buruh melancarkan aksi protes menolak PP 78. Buruh berpendapat, PP yang disahkan pada tahun 2015 itu adalah sumber masalah dari upah murah.

Buruh menuntut agar pemerintah kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam menetapkan upah. Meski sebenarnya UU Ketenagakerjaan melalui pasal 97 secara langsung membenarkan adanya PP 78, sehingga secara legalitas formal PP lebih detail mengatur tentang upah.

“UU Ketenagakerjaan seolah-olah tidak percaya diri karena ada kalimat yang menyatakan ketentuan yang belum dimuat dalam UUK diatur dalam Peraturaan Pemerintah (PP),” ujar salah seorang buruh tambang, Madjid saat dihubungi Solidaritas.net, Sabtu (3/12).

Madjid menambahkan semua persoalan ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang dibentuknya Negara.

“Negara dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pemodal, jadi tidak heran jika produk hukumnya pun dibuat untuk kepentingan pemodal bukan untuk buruh,” katanya.

Adapun bunyi pasal 97 yakni:

“Ketentuan mengenai peghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88, penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah,”

Selengkapnya → UU Ketenagakerjaan Legalkan Upah Murah

Sidang PHK 1300 buruh PT PDK Dimulai, Buruh Lancarkan Kampanye

Sabtu, 03 Desember 2016 Tidak ada komentar
Tangerang- Ribuan buruh PT Panarub Dwikarya (PDK) melakukan kampanye dengan cara aksi piket di beberapa tempat. Tujuan kampanye  untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak 1300 buruh PT PDK, yang telah berlangsung lima tahun.

Kampanye di Bundaran Adipura
(Foto: Kokom Komalawati)
Kasus ini disidangkan di Komisi Kebebasan Berserikat dalam sidang Internasional Labour Organization (ILO) yang digelar di Jenewa, Swiss tanggal 23 November hingga 10 Desember 2016, dengan nomor urut kasus 3124.

Jika sebelumnya aksi piket hanya digelar di bundaran Adipura, kini aksi itu juga digelar di jembatan penyeberangan Kodim (Robinson) dan di Bundaran Strada/Pasar Baru. Aksi ini dilakukan oleh 80 orang di Bundaran Adipura, 50 orang di Kodim serta 30 orang di Bundaran Pasar Baru.

Tujuan kampanye ini adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat luas mengenai kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap 1300 buruh PT PDK yang sudah terjadi selama lima tahun namun belum juga terselesaikan.

“Agar masyarakat paham bahwa pengusaha dan pemerintah tidak mampu memberikan perlindungan terhadap buruh,” tegas Ketua SBGTS-GSBI PT PDK, Kokom Komalawati kepada Solidaritas.net, Sabtu(3/12)

Buruh juga mengaku kesal, pasalnya Menteri Tenaga Kerja justru tidak mengakui adanya kasus ini dihadapan peserta sidang ILO. Alasannya, kasus sidang PDK di ILO, tidak melalui pemerintah Indonesia.

"Kami sudah tidak percaya pada pemerintah Indonesia, makanya kami membawa kasus PDK ke sidang ILO tanpa melalui pemerintah," jelas Kokom

Kokom mengaku kesal terhadap sikap pemerintah yang dianggapnya ‘melempem’. Padahal buruh sudah melakukan aksi sebanyak 9 kali di depan kantor Kemenaker. Bahkan saat ini sudah dibentuk tim kecil penuntasan kasus PT PDK antara Kemenaker dan DPR, namun belum ada kejelasan.

Dalam aksinya, buruh menuntut agar upah mereka dibayar, menolak intimidasi atau bujukan untuk mengambil uang kompensasi yang tidak sesuai tuntutan, meminta pemerintah menyelesaikan kasus ini dan melindungi buruh, serta menindak tegas pengusaha yang melanggar hak buruh.

PT PDK adalah anak perusahaan Panarub Grup yang beroperasi sejak 2007. PDK mengerjakan pesanan Adidas dan Mizuno. Pada tahun 2012, buruh melakukan mogok kerja dan mendesak perusahaan agar mematuhi aturan UU tentang pengupahan dan penyediaan kondisi kerja yang manusiawi.Namun perusahaan justru melakukan PHK 1300 buruh. Buruh dianggap mengundurkan diri dengan dalih mogok ilegal.

Keputusan ini sangat membuat buruh menderita. sebanyak sembilan orang anak buruh harus putus sekolah, dua orang buruh diusir dari rumah kontrakan, seorang buruh meninggal dunia karena tidak mampu berobat, dan dampak pelemahan ekonomi lainnya.

Selengkapnya → Sidang PHK 1300 buruh PT PDK Dimulai, Buruh Lancarkan Kampanye
Jangan lewatkan